Lingga (Media Center) - Lima fraksi di DPRD Kabupaten Lingga menyepakati dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif dari usulan badan legislasi, untuk diteruskan ketahapan selanjutnya hingga menjadi Perda.

Adina Putera, Ketua inisiator perumusan Ranperda dalam sidang paripurna di gedung rakyat DPRD Lingga, Selasa (13/12) siang mengatakan, dua buah Ranperda tersebut yakni Ranperda tentang pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Ranperda tentang Perizinan Investasi.

"Alhamdulillah, sepanjang tahun 2016 ini DPRD telah menyelesaikan dua penyusunan Ranperda. Membuat produk hukum juga merupakan salah satu tugas pokok DPRD," kata dia, di hadapan lima fraksi anggota sidang yakni Fraksi Nasdem Plus, Golkar, Hanura, Demokrat dan Persatuan Kesejahteraan Bangsa (PKB).

Menurutnya, kedua produk hukum yang keluar dari inisiatif lembaga eksekutif tersebut merupakan produk hukum perdana sejak berdirinya Kabupaten Lingga menjadi daerah otonomi sendiri.

Kedua Ranperda ini, lanjut Adina, sangat penting dan perlu sekali diadakan, karena menyangkut pelayanan masyarakat banyak, serta akan menjadi alternatif menambah pendapatan daerah kedepan.

"Aturan yang disusun dalam Perda ini telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, pada rapat lanjutan ini kami minta agar dapat dilanjutkan proses mekanisme, sampai menjadi produk hukum daerah yang sah," terangnya.

Pemaparan Adina tersebut secara umum mendapat tanggapan positif dari seluruh fraksi anggota sidang, yang intinya menitik-beratkan pada keberlanjutan proses dan tahapan dua Ranperda itu menjadi Perda.

Sambutan baik juga disampaikan oleh Bupati Lingga Alias Wello selaku pimpinan eksekutif, yang turut hadir dalam sidang paripurna.

Alias Wello mengatakan, dua produk hukum yang disusun secara inisiatif oleh lembaga legislatif ini menjadi komitmen bersama dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan daerah.

"Kami ucapkan terimakasih kepada DPRD karena telah menggunakan inisiatifnya. Hal ini patut mendapat acungan jempol," ungkap mantan Ketua DPRD Lingga periode pertama (tahun 2004-2009) tersebut.

Menurut Alias, Selama 13 tahun perjalan Kabupaten Lingga, baru kali ini DPRD menggunakan hak inisiatifnya merumuskan Perda

"Seperti kita ketahui, masyarakat sering mempertanyakan kerja DPRD. Hari ini, Pertanyaan itu telah dijawab dengan dua produk hukum inisiatif, yang akan berdampak cukup besar bagi perkembangan Kabupaten ini kedepan," tutupnya. (MC Lingga)

Website SKPD Lingga