SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Istana Robat, Daik Lingga

 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

 

(1)   Sekretariat Daerah merupakan unsur staf

(2)   Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

(3)   Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a.    Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

b.    Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;

c.    Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;

d.   Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;

e.    Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas; dan

f.     Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4)   Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

(5)   Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

 

Susunan Organisasi

   

(1)   Sekretaris Daerah.

(2)  Asisten Pemerintahan, membawahi :

a.    Bagian Pemerintahan, terdiri dari :

1.    Sub Bagian Pemerintahan Umum;

2.    Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

b.    Bagian Agraria, terdiri dari :

1.    Sub Bagian Hak-hak Atas Tanah dan Sengketa Tanah;

2.    Sub Bagian Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah.

c.    Bagian Hukum, membawahi :

1.    Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;

2.    Sub Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi Hukum.

d.   Bagian Organisasi, membawahi :

1.   Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;

2.   Sub Bagian Ketatalaksanaan.

 

(3)   Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :

a.    Bagian Ekonomi, membawahi :

1.    Sub Bagian Produksi Daerah dan Kerja Sama Ekonomi;

2.    Sub Bagian Sarana Perekonomian.

b.    Bagian Pembangunan, membawahi :

1.    Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian;

2.    Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

c.    Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

1.    Sub Bagian Keagamaan dan Kerukunan Umat Beragama;

2.    Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Sosial.

(4)   Asisten Administrasi Umum, membawahi :

a.    Bagian Umum dan Keuangan, membawahi :

1.    Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

2.    Sub Bagian Keuangan.

b.    Bagian Humas dan Protokoler, membawahi :

1.    Sub Bagian Humas;

2.    Sub Bagian Protokoler.

c.    Bagian Perlengkapan, membawahi :

1.    Sub Bagian Analisa Kebutuhan, Inventarisasi dan Rumah Tangga;

2.    Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi.

(5)   Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

(6)   Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai bidangnya.

 

Asisten Pemerintahan

 

(1)     Asisten Pemerintahan mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah dan mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang Hukum, bidang pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa, ketentraman, ketertiban umum, bidang organisasi dan bidang agraria.

(2)     Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerintahan mempunyai fungsi :

a.    Pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hukum, di bidang pemerintahan umum, pengawasan, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan kemasyarakatan, kepegawaian, keorganisasian, keagrariaan, pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa, serta penyusunan peraturan perundang-undangan;

b.    Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hukum,  bidang pemerintahan umum, pengawasan, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan kemasyarakatan, kepegawaian; keorganisasian, keagrariaan, pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa, serta penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan;

c.    Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hukum, bidang pemerintahan umum, pengawasan, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan kemasyarakatan, kepegawaian; keorganisasian, keagrariaan, pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa, serta penyusunan peraturan perundang-undangan.

 

 

Asisten Ekonomi dan Pembangunan

 

(1)   Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

(2)   Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

a.    Pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat, yang meliputi koperasi, badan usaha, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, perhubungan, pekerjaan umum, pertanian, pertambangan dan energi, kelautan dan perikanan, kesehatan, pendidikan, sosial, agama, pemberdayaan masyarakat, kebudayaan, pemuda dan olah raga;

b.    Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat, yang meliputi koperasi, badan usaha, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, perhubungan, pekerjaan umum, pertanian, pertambangan dan energi, kelautan dan perikanan, kesehatan, pendidikan, sosial, agama, pemberdayaan masyarakat, kebudayaan, pemuda dan olah raga;

c.    Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat, yang meliputi koperasi, badan usaha, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, perhubungan, pekerjaan umum, pertanian, pertambangan dan energi, kelautan dan perikanan, kesehatan, pendidikan, sosial, agama, pemberdayaan masyarakat, kebudayaan, pemuda dan olah raga.

 

Asisten Administrasi Umum

(1)   Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di bidang administrasi umum, keuangan, humas, protokoler dan perlengkapan.

(2)   Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :

a.    Pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang administrasi umum, keuangan, humas, protokoler dan perlengkapan;

b.    Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang administrasi umum, keuangan, humas, protokoler dan perlengkapan;

 

c.    Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang administrasi umum, keuangan, humas, protokoler dan perlengkapan.

Website SKPD Lingga