Kecamatan Kepulauan Posek

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Kedudukan, Tugas dan Fungsi

 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,   mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Berdasarkan kemampuan anggaran dan keterbatasan sumberdaya aparatur, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas :

A.    Kepala
B.    Sekretariat terdiri dari:
1.    Sub Bagian Umum dan Keuangan.
2.    Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

C.    Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :
1.    Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa.
2.    Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Perdesaan.
3.    Seksi Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat.

D.    Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari :
1.    Seksi Bina Aparatur Pemerintahan Desa.
2.    Seksi Administrasi dan Keuangan Desa.
3.    Seksi Pembangunan Desa.

Tugas dan Fungsi

(1)    Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
(2)    Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas, menyelenggarakan fungsi:

a.    Menyelenggarakan penataan pemerintahan desa dan memfasilitasi kerja sama antar desa dalam 1 (satu) daerah;
b.    Memberdayakan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa;
c.    Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa serta pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
d.    Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
e.    Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
f.    Melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerjasama antar desa;
g.    Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelengaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
h.    Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i.    Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

 

 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan


Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan,  mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten

Berdasarkan kemampuan anggaran dan keterbatasan sumberdaya aparatur, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri atas :

A.    Kepala
B.    Sekretariat terdiri dari:
1.    Sub Bagian Umum dan Keuangan.
2.    Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

C.    Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pembinaan Perpustakaan, terdiri dari :
1.    SeksiPengelolaan Bahan Pustaka dan Pengembangan Perpustakaan.
2.    Seksi Layanan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan.

D.    Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip terdiri dari :
1.    Seksi Pembinaan OPD, BUMD dan Lembaga Pendidikan.
2.    Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis/Statis dan Layanan Arsip.


Tugas dan Fungsi

(1)    Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Perpustakaan dan Kearsipan.
(2)    Dalam melaksanakan tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas, menyelenggarakan fungsi:

a.    Perumusan kebijakan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
b.    Pelaksanaan kebijakan  di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
c.    Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
d.    Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
e.    Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga


Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga,   mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Berdasarkan kemampuan anggaran dan keterbatasan sumberdaya aparatur, maka Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas :

A.    Kepala
B.    Sekretariat terdiri dari:
1.    Sub Bagian Umum dan Keuangan.
2.    Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

C.    Bidang Destinasi dan Usaha Pariwisata, terdiri dari :
1.    Seksi Obyek Daerah Tujuan Wisata.
2.    Seksi Sarana dan Prasarana dan Usaha Jasa Pariwisata.

D.    Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
1.    Seksi Sarana Promosi, Informasi dan Kerjasama Pariwisata.
2.    Seksi Analisa Pasar, Pengembangan Produk dan Daya Tarik  Pariwisata.

E.    Bidang Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari :
1.    Seksi Kepemudaan dan Olahraga
2.    Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga

Tugas dan Fungsi

(1)    Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dibidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
(2)    Dalam melaksanakan tugas Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas, menyelenggarakan fungsi:
a.    Perumusan kebijakan di Bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
b.    Pelaksanaan kebijakan  di Bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
c.    Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
d.    Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
e.    Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
f.    Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas kependudukan dan pencatatan sipil; dan
g.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Website SKPD Lingga