Kecamatan Kepulauan Posek

 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

(1)   Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2)   Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

(3)   Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

  1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
  7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan;
  8. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas; dan
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4)   Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Satuan Polisi Pamong Praja

Jln. Datuk Laksemana, Daik Lingga

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Urusan Pemerintahan Bidang Kebakaran, mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Urusan Pemerintahan Bidang Kebakaran.

Berdasarkan kemampuan anggaran dan keterbatasan sumberdaya aparatur, maka Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas :
A.    Kepala
B.    Sekertaris:
    1.    Sub Bagian Umum dan Keuangan.
    2.    Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

C.    Bidang Penegakan Perundang-Undangan:

    1.    Seksi Pengawasan dan Penyidikan.
    2.    Seksi Operasional dan Pengendalian.

D.    Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat:

    1.    Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
    2.    Seksi Pemadam Kebakaran

 

Tugas dan Fungsi

 Pasal 117

(1)    Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

    a.    Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat serta perlindungan masyarakat;
    b.    Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
    c.    Pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  masyarakat di daerah;
    d.    Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
    e.    Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan  masyarakat dengan instansi terkait, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
    f.    Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
    g.    Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

 

Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Kedudukan, Tugas dan Fungsi

 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,   mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Berdasarkan kemampuan anggaran dan keterbatasan sumberdaya aparatur, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas :

A.    Kepala
B.    Sekretariat terdiri dari:
1.    Sub Bagian Umum dan Keuangan.
2.    Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

C.    Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :
1.    Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa.
2.    Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Perdesaan.
3.    Seksi Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat.

D.    Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari :
1.    Seksi Bina Aparatur Pemerintahan Desa.
2.    Seksi Administrasi dan Keuangan Desa.
3.    Seksi Pembangunan Desa.

Tugas dan Fungsi

(1)    Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
(2)    Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas, menyelenggarakan fungsi:

a.    Menyelenggarakan penataan pemerintahan desa dan memfasilitasi kerja sama antar desa dalam 1 (satu) daerah;
b.    Memberdayakan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa;
c.    Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa serta pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
d.    Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
e.    Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
f.    Melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerjasama antar desa;
g.    Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelengaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
h.    Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i.    Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

 

Struktur organisasi

 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan


Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan,  mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten

Berdasarkan kemampuan anggaran dan keterbatasan sumberdaya aparatur, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri atas :

A.    Kepala
B.    Sekretariat terdiri dari:
1.    Sub Bagian Umum dan Keuangan.
2.    Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

C.    Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pembinaan Perpustakaan, terdiri dari :
1.    SeksiPengelolaan Bahan Pustaka dan Pengembangan Perpustakaan.
2.    Seksi Layanan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan.

D.    Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip terdiri dari :
1.    Seksi Pembinaan OPD, BUMD dan Lembaga Pendidikan.
2.    Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis/Statis dan Layanan Arsip.


Tugas dan Fungsi

(1)    Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Perpustakaan dan Kearsipan.
(2)    Dalam melaksanakan tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas, menyelenggarakan fungsi:

a.    Perumusan kebijakan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
b.    Pelaksanaan kebijakan  di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
c.    Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
d.    Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
e.    Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Struktur Organisasi

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga


Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga,   mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Berdasarkan kemampuan anggaran dan keterbatasan sumberdaya aparatur, maka Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas :

A.    Kepala
B.    Sekretariat terdiri dari:
1.    Sub Bagian Umum dan Keuangan.
2.    Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

C.    Bidang Destinasi dan Usaha Pariwisata, terdiri dari :
1.    Seksi Obyek Daerah Tujuan Wisata.
2.    Seksi Sarana dan Prasarana dan Usaha Jasa Pariwisata.

D.    Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
1.    Seksi Sarana Promosi, Informasi dan Kerjasama Pariwisata.
2.    Seksi Analisa Pasar, Pengembangan Produk dan Daya Tarik  Pariwisata.

E.    Bidang Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari :
1.    Seksi Kepemudaan dan Olahraga
2.    Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga

Tugas dan Fungsi

(1)    Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dibidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
(2)    Dalam melaksanakan tugas Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas, menyelenggarakan fungsi:
a.    Perumusan kebijakan di Bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
b.    Pelaksanaan kebijakan  di Bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
c.    Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
d.    Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
e.    Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
f.    Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas kependudukan dan pencatatan sipil; dan
g.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 Struktur Organisasi

Website SKPD Lingga